Mitra Terkini
Terkini, Gorontalo – PT Gorontalo Minerals menargetkan mulai beroperasi pada 2026. Namun hingga kini, konflik dengan penambang rakyat belum menunjukkan tanda-tanda akan reda.
Sentimen negatif akibat sengketa dengan penambang, ditambah gugatan perizinan yang dinilai bermasalah, membuat PT GM semakin terkatung-katung.
Di lantai bursa, kondisi ini menjadikan perusahaan dipandang sebagai aset berisiko tinggi, ketimbang peluang investasi yang sehat.
Sejumlah pengamat menilai ada beberapa faktor menonjol yang membuat PT GM sulit dianggap layak.
Pertama, Izin dan Kontrak Karya (KK) seluas 24.995 hektare masih berada dalam sengketa hukum, digugat oleh Tim 20 yang mewakili penambang rakyat di pengadilan.
Kedua, temuan cacat prosedur dalam studi kelayakan dan tekno ekonomi memperbesar risiko peninjauan ulang izin yang dimiliki perusahaan.
Ketidakpastian hukum ini memberi beban tambahan pada BRMS (Bumi Resources Minerals), selaku pemegang saham dominan PT GM.
Belum lagi risiko konflik sosial dengan masyarakat lingkar tambang, yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi eskalasi lebih besar dan mengganggu operasional.
Jika konflik tidak segera diselesaikan, target produksi 2026 diprediksi akan molor 12 hingga 24 bulan. Konsekuensinya, biaya operasional melonjak, nilai proyek menyusut, dan kepercayaan investor semakin luntur.
Solusi yang paling realistis bukanlah pencitraan, melainkan penciutan lahan konsesi dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Memberikan sebagian lahan kepada rakyat untuk dikelola bisa meredam konflik sosial sekaligus memperkuat legitimasi izin.
Tanpa langkah tersebut, PT GM hanya akan tampak kuat di atas kertas. Di lapangan, ketidakpastian hukum, konflik sosial, dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi menjadikannya emiten berisiko tinggi dan tidak layak untuk investasi jangka panjang.
